SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK)

PASAL 19

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN ( KONTRAK )

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK)
SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK)

1. Penandatangan Kontrak

Setelah SPPBJ diterbitkan pengguna barang/jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila. dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai benkut :

a. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan :
b. Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
c. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.

2. Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka pengguna barang/jasa membatalkan SPPBJ, mencairkan jaminan penawaran, dan penyedia barang/jasa tidak boleh mengikuti pelelangan di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

3. Pengguna dan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak.

4. Pengguna dan penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak.

5. Menetapkan urutan hirarki bagian bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai benikut :

a. Surat perjanjian
b. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga
c. Amandemen kontrak
d. Ketentuan khusus kontrak
e. Ketentuan umum kontrak
f. Spesifikasi khusus
g. Spesifikasi umum
h. Gambar gambar
i. Dokumen lainnya seperti : Jaminan jaminan, SPPBJ, Benita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

6. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :

a. Sekurang kurangnya 3 (tiga) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk pengguna barang/jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, dan kontrak asli kedua untuk penyedia barang/jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa. Kontrak asli ketiga untuk diserahkan kepada KPKN dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa.
b. Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai.

7. Surat perjanjian pemborongan harus dijilid bersama lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

8. Seluruh biaya pembuatan surat perjanjian pemborongan menjadi tanggung jawab pemborong.

Tinggalkan Balasan