JAMINAN PELAKSANAAN

PASAL 18

JAMINAN PELAKSANAAN

JAMINAN PELAKSANAAN
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan pelaksanaan dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety hond) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2. Besar jaminan pelaksanan tidak kurang dan nilai nominal yang ditetapkan dalam surat jaminan pelaksanaan yaitu sebesar 5 % dari nilal kontrak.

3. Masa berlaku surat jaminan pelaksanaan tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.

4. Nama pemenang pelelangan sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan pelaksanaan.

5. Nama yang menerima jaminan pelaksanaan sama dengan nama yang membuat kontrak.

6. Penyerahan surat asli jaminan pelaksanaan dari Pemborong harus diberi tanda bukti penerimaan oleh Pemberi Tugas.

7. Surat jaminan pelaksanaan diserahkan kembali kepada Pemborong ketika Serah Terima Pertama diterima oleh Pemberi tugas, dan bersamaan pengambilan surat jaminan pelaksanaan Pemborong harus memberikan surat jaminan pemeliharaan kepada Pemberi Tugas.

8. Pada saat penyerahan surat jaminan pelaksanaan, maka surat jaminan penawaran dikembalikan oleh Pemberi Tugas kepada Pemborong.

9. Pemberi Tugas dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan surat jaminan pelaksanaan dapat diuangkan oleh Pemberi Tugas menjadi milik Negara, apabila :

a. Pemborong tidak bersedia atau mengundurkan diri sebagal pelaksana pekerjaan.
b. Pemborong tidak melaksanakan pekerjaan sesuai batas waktu dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
c. Pemborong mengalihkan Surat Perintah Mulal Kerja atau mengalihkan seluruh pekerjaan konstruksi kepada pihak lain.

Tinggalkan Balasan